SMAN 1 Cikarang (Baru) & Kondisi Gerakan Pelajar Indonesia

Artikel koran Tempo hari ini (Rabu 31 Oktober 2007) pada halaman A25 memaparkan liputan yang sangat mengejutkan, adanya tudingan penggelapan uang kutipan oleh kepala sekolahnya sebesar 1 Miliar rupiah. Prasangka itu di layangkan oleh para pelajarnya dengan koordinator Budi Mulyana (sesuai kutipan koran Tempo) terhadap Mulyadi, kepala sekolah SMAN 1 Cikarang Baru.

Penulis tidak akan menilai tentang kasus tersebut, yang menjadi fokus dari Penulis adalah gerakan pelajar di tingkatan pendidikan lanjutan atas yang akhir-akhir ini kalah porsi dari sisi pencapaian prestasi baik nasional dan internasional dibanding oleh hingar-bingar maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa pelajar terhadap almamaternya .

Pada awal masa pra kemerdekaan maupun masa mula pengisian kemerdekaan peran gerakan pelajar non mahasiswa dengan lahirnya laskar-laskar pejuang kemerdekaan semisal laskar TPI, PPI, dan lainnya sangat menentukan perjuangan menuju dan penjagaan kemerdekaan Indonesia, kemudian pada era pasca kemerdekaan pelajar-pelajar turut juga bergerak baik dalam pengisian kemerdekaan dengan belajar-mengajar, atau pengaplikasian hasil belajar di sekolah pada jalur terapan (baca: bekerja formal) dengan mengisi posisi-posisi terbuka pada saat itu termasuk masa sekarang mengembangkan prestasi di kancah internasional.

Demonstrasi untuk peningkatan mutu pendidikan (sekolah) bukanlah hal yang haram, tapi lebih mencerminkan buruk dan gagalnya komunikasi antara pelajar dan pihak sekolah yang bila dikondisikan dengan urusan materi (baca; uang) maka bisa menjadi magnet bagi oknum-oknum yang memiliki kepentingan tersendiri.

Materi adalah hal penting untuk peningkatan pendidikan dan ini diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 4, tetapi bahkan sang pengemban amanah (pemerintah) pun ternyata mengemplang dari kewajibannya, jadi bukanlah hal yang aneh bila di tingkatan bawah (pelaksana) terjadi berbagai penyimpangan seperti yang di wartakan oleh Tempointeraktif.

Pelajar adalah bagian dan cikal bakal dari para penggerak negeri ini, sudah selayaknya porsi mereka tidak dipinggirkan, kritisi-kritisi mereka hendaknya dijadikan suatu batu-bata yang mengkokohkan fondasi bangunan bernama pendidikan, dan bukannya disumbat apalagi dijadikan tunggangan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Reformasi membuka pintu bagi semua pihak untuk menyalurkan aspirasi yang selama ini tersumbat, termasuk pelajar. Hanya sayang sumbatan yang terbuka itu tidak disertai dengan filter-filter (baca: integritas & kepribadian Indonesia) yang sepertinya juga menulari para pelajar dalam menyampaikan aspirasi mereka, yang syukur-syukur dalam penyampaiannya jangan sampai melakukan tindakan destruktif.

Penulis teringat ketika masih duduk dibangku SMA, pergerakan pelajar untuk mengkritisi sekolahannya seringkali dianggap sebagai suatu hal tercela dan wajib di “amanken & tindaklanjuti untuk kemudian ditumpas sampai keakar-akarnya”. Komunikasi yang tersumbat (organisasi pelajar resmi yang sulit bergerak) dan bayangan akan kengerian tindakan otoritas (oknum) mengakibatkan pelajar bergerak sesuai intuisi yang tersedia dan aman misalkan dengan mengirimkan surat kaleng tanpa jelas pengirimnya, supaya pihak sekolah menyadari KRITIK PELAJAR ITU PERLU dan PELAJAR JUGA BISA KRITIS. Pihak sekolah harus ingat, pelajar adalah silent majority berwarna putih abu-abu.

Musyawarah adalah hal ideal dan demonstrasi yang damai adalah kanal komunikasi terakhir yang anggun. Demonstrasi prestasi di tingkat internasional adalah mimpi yang bisa diwujudkan dan sedang terwujud.

Jesie Basuki

Kontributor adalah pelajar seumur hidup

---

Possibly related posts: (automatically generated)

• AUKU (Ahli Umno, Kampus Umno)
• Apa sudah jadi dengan remaja kita?